by

Terkait RUU HIP! Haidar Alwi: Permainan Apa yang Kau Mainkan, Kawan? Yang Dulu Dibubarkan Kini Terjerat, Dalam Perangkap Sendiri

 

TajukOpini; dilansir dari berbagai media/ editor redaksi www.seputarindonesia.co/ elvant/ Ilustrasi foto: Haidar Alwi Mt, Ist

JAKARTA– Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang lebih dikenal dengan sebutan RUU HIP, menjadi wacana seksi ditengah politik berkebangsaan dan bernegara.

Mengapa? Karena wacana ini menjadi sorotan publik, banyak tokoh dan organisasi menolak munculnya RUU HIP menjadi undang-undang. Penolakan ini muncul dari lembaga dan organisasi lembaga keagamaan seperti MUI, GP Anshor, Muhamadiyah bahkan kelompok purnawirawan TNI sampai partai oposisi pemerintah kompak menyuarakan penolakan.

Maksud dan tujuan RUU HIP dibuat, disebutkan sebagai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sebagai pedoman/haluan untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar dan ideologi (falsafah) Negara sehingga terwujudnya tujuan Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

RUU HIP ini dibuat menjadi undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sesuai pasal1; ketentuan umum RUU HIP disebutkan Haluan Ideologi Pancasila adalah pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warganegara dan penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

“Nah, hal ini sudah menyebabkan kerancuan dan tumpang tindih logika, pertama yang patut dipahami adalah pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, jadi semua peraturan, hukum dan undang-undang posisinya dibawah Pancasila, jadi Pancasila tidak memerlukan lagi acuan Undang-undang karena kiblat semua hukum di Indonesia terletak pada Pancasila,” jelas Haidar Alwi dalam keterangan tertulisnya, Jumat(26/06/2020)

Lanjutnya, hal ini bisa dikatakan sebagai semua kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di bumi Indonesia yang harus berazaskan ideologi Pancasila.

Hal inipun, sudah dijelaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 mengenai hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hans Nawiasky yang dikenal dengan die Stuferordnung der Recht Normen, menerangkan jenis dan tingkatan dalam aturan yaitu:

– Staatsfundamentalnorm (Norma fundamental negara/abstrak/sumber hukum, contoh: Pancasila);
– Staatsgrundgesetz (Aturan dasar/aturan pokok negara/konstitusi/ UUD);
– Formell gesetz (Undang-Undang);
– Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana Peraturan Pemerintah-Peraturan Daerah)

“Jadi posisi Pancasila sebagai sumber hukum dan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara,” terang Haidar Alwi yang juga sang tokoh Toleransi Indonesia.

Sambungnya lagi, jika RUU HIP ini diarahkan pada sebuah ormas yang belakang secara terang-terangan ataupun mau mengganti Pancasila dan atau mengancam kedaulatan NKRI diatur, dalam Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Ormas, eksekusinya oleh penyelenggara Negara, tentunya.

Pemerintah apa DPR, penggagasnya?
Penggagas RUU HIP adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan merupakan inisiasi langsung dari mereka, posisi pemerintah tidak ikut campur dalam menginisiasi munculnya RUU HIP tersebut.

Sebagai catatan bersama bahwa pengambilan keputusan penyusunan RUU HIP pada tanggal 22 April 2020 disampaikan pada rapat Badan Legislasi. Dalam rapat itu disampaikan juga bahwa RUU HIP masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020.

Berikut timeline RUU HIP:
– Pada tanggal 11-12 Februari 2020:
Rapat dengar pendapat umum yang dilaksanakan Baleg dengan mengundang para pakar.
Kedua rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Baleg DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka

# Pada tanggal 11 Februari,
1.Rapat mengundang Jimly Asshiddiqie dan Adji Samekto. Pada 12 Februari pemaparan tim ahli, tapi dijelaskan siapa saja tim ahli dan isi paparan yang akhirnya membentuk Naskah Akademik dan draf RUU.

2. Keterangan, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. adalah Guru Besar Hukum Tata Negara FH UI sedangakan Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H. M.Hum adalah seorang dosen Magister di FH Undip.

-Pada tanggal 8 April 2020
Digelar Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU HIP.
-Pada Tanggal 13 dan 20 April 2020
Rapat tertutup. Dipimpin Rieke Diah Pitaloka. Isi rapat dan kesimpulan tidak bisa diakses.

-Pada Tanggal 22 April 2020
Baleg menggelar rapat Pengambilan Keputusan Fraksi atas RUU itu. Rapat dipimpin Rieke. Hampir semua fraksi setuju. Hanya PKS yang menolak karena RUU ini tak mengakomodasi TAP MPRS tentang pelarangan komunisme. Seperti tertulis dalam kesimpulan rapat.

-Pada tanggal 12 Mei 2020
DPR resmi menetapkan RUU itu menjadi inisiatif DPR dan menunggu surpres persetujuan Presiden Joko Widodo untuk pembahasan.

Jadi jelas bukan pemerintah Jokowi yang menginisiasinya, sehingga tidak benar apabila tuduhan dari pihak oposisi memainkan isu ini untuk menggulingkan Jokowi, salah besar hal tersebut dilakukan.

“Menurut pendapat saya, ada sesuatu yang dimainkan untuk mencari eksistensi dibalik munculnya RUU HIP, entah darimana mari kita tengok domain isunya, yaitu Pancasila. Pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan produk empat pilar dengan Pancasila sebagai salah satu komponennya.,” paparnya.

Lalu kedua, dengan dikeluarkannya Perpres No. 54 tahun 2017 membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, lalu bersambut pada Perpres No. 7 tahun 2018 membentuk badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

“Nah! Produk DPR apa tentang pancasila, belum ada? Namun sekarang salah langkah, dalam pasal Kontroversial RUU HIP, berikut kami lampirkan isi dari RUU HIP yang terdiri dari 10 BAB dan 60 Pasal, yaitu:

1.Ketentuan Umum, memuat 1 pasal
2.Haluan Ideologi Pancasila, memuat 5 bagian dan 17 pasal
3.Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Pembangunan Nasional, memuat 15 pasal
4.Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, memuat 3 pasal
5.Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Sistem Nasional Kependudukan dan Keluarga, memuat 3 pasal.
6.Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila, memuat 3 bagian dan 15 pasal
7.Partisipasi Masyarakat, memuat 1 pasal
8.Pendanaan, memuat 1 pasal
9.Ketentuan Peralihan, memuat 1 pasal Ketentuan
10.Penutup, memuat 3 pasal
Dalam berbagai pemberitaan terdapat pandangan kontroversial terhadap RUU HIP ini, pertama seperti dalam uraian diatas mengenai maksud dan tujuan RUU HIP dibuat dalam kaitanya logika terbalik berkaitan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Kedua, adanya Trisila dan Ekasila, dalam Bab II pasal 7 RUU HIP.
Perihal keduanya disebut dalam Bab II Pasal 7 yang berbunyi: (1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.
(2) Ciri pokok pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.
(3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ter-kristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

Ketiga, RUU HIP lekat dengan isu bangkitnya komunisme dengan tidak menempatkan TAP MPRS XXV MPRS tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme, kedalam konsideran RUU HIP. Hal ini dianggap memunculkan kembali ajaran Komunisme di Indonesia oleh para oposan pemerintah.

a.Trisila dan Ekasila Dalam Sebuah Perdebatan Panjang
Disinilah, (point of view) penolakan terhadap RUU HIP.
Banyak tanggapan bahwa melihat Pancasila harus secara utuh dan komprehensif, sebab tiap-tiap sila tersebut berbeda namun saling terikat. Tidak boleh adanya perampingan sila secara verbal.

Dan, apa maksud dari ketuhanan berkebudayaan, Apakah mau mengakomodir mereka yang sebagai penganut kepercayaan ataupun lainnya. Pada 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan tentang pencantuman penghayat kepercayaan pada kolom agama, di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Secara administrasi kependudukan kolom tersebut bertuliskan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan bukan ketuhanan yang berkebudayaan. Mereka menganggap ketuhanan berkebudayaan adalah sebuah bentuk lain dari atheis-dinamisme, adalah orang atau penganut paham tidak percaya pada Tuhan yang esa atau penyembah zat berhala.

“Nah, persepsi ini menggiring para oposan untuk mengarahkan isu pada komunisme secara ideologi dan PKI secara kelembagaannya yang memiliki paham atheisme. Siapa mereka yang jadi objek sasarannya, tidak lain adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disingkat PDI Perjuangan,” pungkasnya.

B. RUU HIP Dan Wacana Komunisme
Keliru Besar dalam pembuatan draftnya tidak merujuk pada TAP MPRS No. XXV MPRS tahun 1966 tentang ketetapan pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme. Jelas dan tidak lagi menjadi perdebatan isi ketetapan tersebut, berikut 4 isi penting TAP MPRS XXV MPRS tahun 1966.

Pasal 1, Menerima baik dan menguatkan kebijaksaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pimpinan Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi se-azas/berlindung/bernaung dibawahnya dan pernyatan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 Nomor 1/3/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut di atas menjadi Ketetapan MPRS.

Pasal 2, Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta Media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang. Baca juga: Baleg Minta Pemerintah Kirim Surat Resmi Penundaan Pembahasan RUU HIP.

Pasal 3, Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpimpin, dengan ketentuan, bahwa Pemerintah dan DPR-GR, diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.

Pasal 4, Ketentuan-ketentuan di atas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik negeri Republik Indonesia.

Tidak dimasukkannya dalam konsideran RUU HIP, menambah rentetan prasangka oposan bahwa RUU HIP ini sengaja dibuat agar Komunisme dan PKI bangkit lagi, yang membuat sejarah pahit bangsa Indonesia terkuak.

Penggiringan opini oposan, menjadi massif dengan adanya kedua faktor diatas. Posisi HTI dan FPI Sebagai Organisasi Yang Dibubarkan Oleh Pemerintah, Pencabutan ijin badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia atau dikenal dengan HTI oleh Kementerian Hukum dan HAM resmi dan sah Rabu, 19 Juli 2017, Surat keputusan pencabutan itu didasarkan pada pasal 80A pada Perppu 2/2017 yang kemarin diperkarakan HTI ke Mahkamah Konstitusi.

Keputusan pencabutan ini berdasarkan fakta, data, dan koordinasi dengan pihak atau lembaga Negara yang terkait persoalan politik hukum, dan keamanan serta keterangan ahli dari cendikiawan muslim.

Ketentuan pencabutan ini juga sesuai dengan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila serta keinginannya mengubah ideologi Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

FPI pun bernasib sama, bahwa status ijinnya dicabut dan gugatan ke MK pun ditolak sesuai Putusan MK No. 2/PUU-XVI/2018 dengan begitu Mahkamah Konstitusi (MK) melegitimasi kewenangan pemerintah mencabut izin organisasi kemasyarakatannya dengan kata lain FPI juga organisasi yang tidak berizin.

“Meski izin keduanya dicabut, masih banyak kita temui bendera, atau selebaran mengenai kegiatan mereka, bahkan saat demo menolak RUU HIP yang diwarnai pembakaran bendera PDI Perjuangan mereka terlihat di lokasi demonstrasi,” ungkapnya dalam keterangan tertulisannya.

Benarkah FPI dan HTI Membela Pancasila?
Permainan apalagi yang sedang mereka mainkan, yang mulanya dengan gigih melebarkan sayap-sayap ideologi khilafahnya kini mendadak Pancasilais.

“Jangan terkecoh, kawan!! Sebenarnya domain isu mereka masih sama tegaknya Khilafah di bumi Indonesia, mereka sedang memainkan peran bahwa akan datangnya komunisme gaya baru, neo komunisme di Indonesia. Narasi politik mereka, ingin mengulik rasa kekhawatiran publik jika benar dengan RUU HIP yang dibuat oleh DPR ini akan muncul PKI baru. Nah! diharapkan narasi itu masuk dalam pikiran rakyat Indonesia yang kini masih dihantui oleh rasa kecemasan terhdap pandemi Covid-19, ‘double influence,” urainyam

Bahkan mereka akan menyodorkan kembali konsep berbangsa dan bernegara mereka sesuai Khilafah, Syariat Islam.

“Kita lihat saja, narasi mereka dalam sebuah tagar 4 hari yang lalu, yaitu #TangkapMegaBubarkanPDIP dan #turunkanJokowi, menjadi trending dalam media sosial khususnya, Twitter.

Tagar tersebut muncul sebelum adanya demo dan pembakaran bendera partai tersebut. Ini jelas, sudah ada skenario bahwa sebetulnya mereka tidak benar-benar membela Pancasila, namun sedang menebarkan isu dan terror bahwa Partai pememang Pemilu yang mengusung Jokowi sebagai Presiden periode kedua adalah yang bertanggung jawab akan bangkitnya Komunisme di Indonesia.

“Kembali lagi bahwa HTI dan FPI adalah organisasi yang tidak memiliki ijin, mengapa diperbolehkan melakukan unjuk rasa apalagi diwarnai insiden pembakaran bendera partai sah, berbadan hukum, dan memiliki ijin,” papar Haidar dalam keterangan rilis persnya.

Untuk itu, lihat Kepolisian dan Pemerintah mengusut tuntas pelaku dan koordinator aksi pembakaran bendera dan harus tegas terhadap kedua organisasi tak berijin tersebut.

“Jika memenuhi syarat untuk menaikkan levelnya dari yang tidak berijin menjadi terlarang. Hentikan segala bentuk vandalism dan anarkisme di Indonesia salah satu wujud menjaga perdamaian di bumi pertiwi ini,” tukas Haidar Alwi

Sumber: Haidar AlwiOfficial (HAO)

Redaksi www.seputarindonesia.co : Kemstry/ laporan: Brt.sil/ foto:Ist

News Feed